Kendala Terkait Kelengkapan Dokumen Persyaratan
Pelajari terutama dahulu persyaratan dan kelengkapan dokumen mengenai dengan pendirian PT. Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan perbaikan untuk memperbaiki proses mengawali bisnis di Indonesia. Hanya saja, terkadang sosialisasi tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak semua instansi pemerintah menyediakan informasi yang terkini di web mereka. Contoh yang teranyar adalah selagi mengurus SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) di kelurahan setempat sebagai keliru satu syarat pendirian PT. Untuk mengurus SKDP selagi ini, terkandung persyaratan tambahan berbentuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan atas nama PT Anda. Kewajiban BPJS ini tidak tersosialisasikan dengan baik dan baru diketahui bila mengurus segera ke PTSP. Untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan butuh tambahan cost dan waktu. Artinya, pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dapat sedikit memperlambat proses pendirian PT.
Salah satu hal menarik lainnya adalah jika domisili yang Anda ajukan SKDP nya berstatus sewa. Artinya di dalam pengurusan SKDP, surat perjanjian sewa yang Anda pegang menjadi keliru satu dokumen persyaratan. Ketentuannya, SKDP berlaku untuk satu tahun. Tapi, SKDP Anda mampu menjadi berlaku kurang dari satu th. ikuti sisa jaman sewa di dalam surat perjanjian sewa. Misalnya, jaman sewa adalah Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2016. Jika permohonan SKDP diajukan pada Februari 2016, maka jaman berlaku SKDP PT Anda kurang dari setahun karena cuma berlaku sampai dengan Agustus 2016.
Belum ulang di sebagian wilayah, SKDP baru mampu diajukan jika peruntukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sesuai. Artinya, peruntukan di dalam IMB bangunan yang dijadikan domisili bisnis kudu untuk daerah bisnis atau campuran antara daerah tinggal dan daerah bisnis (ruko). Kota lainnya memperbolehkan peruntukan di dalam IMB untuk daerah tinggal dijadikan sebagai domisili usaha. Lebih cermat berkenaan hal ini mampu Anda konfirmasi ke kelurahan setempat.
Perjuangan Anda belum usai. Saat mengurus NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Badan untuk PT Anda, mampu menjadi Anda dapat terhambat jika yang menjadi direktur utama adalah perempuan menikah yang belum mempunyai NPWP pribadi. Beberapa kantor pajak dapat menampik memberikan NPWP dengan alasan NPWP nya dapat disatukan dengan NPWP suami. Sementara NPWP khusus si direktur utama PT merupakan keliru satu dokumen persyaratan di dalam pengurusan berbagai dokumen legalitas PT. Selain itu, untuk pengajuan NPWP Badan selagi ini dibutuhkan NPWP direktur utama dengan format teranyar dimana di dalam kartu NPWP khusus itu tercantum NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan alamat cocok KTP direktur utama PT Anda.
Solusi: Datang segera ke PTSP setempat untuk memahami persyaratan terkini atau hubungi Easybiz untuk memberikan solusi pendirian badan usaha. Pastikan pula dokumen layaknya KTP dan NPWP formatnya cocok dengan persyaratan bisa juga menggunakan jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt jakarta murah